SURABAYA – Dalam era digital saat ini, aduan masyarakat tidak hanya terbatas pada saluran resmi pemerintah. Melalui platform media sosial seperti TikTok, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berhasil mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kasus ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam proses penyerapan tenaga kerja di sektor publik.
Penemuan Dugaan Pungli Melalui Laporan Warga
Wali Kota Eri menerima informasi dari seorang warga yang mengklaim telah ditawari pekerjaan di Pemkot Surabaya dengan syarat menyetor sejumlah uang. Laporan ini segera direspon dengan serius, dan pihak berwenang langsung melakukan investigasi yang berujung pada pemecatan seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.
Detail Laporan dan Tindakan Awal
Pada Senin (7/9), Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa ada lebih dari satu warga yang melaporkan tindakan serupa. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa untuk mendapatkan posisi di Satpol PP, seseorang harus membayar Rp25 juta, sementara untuk Dinas Perhubungan (Dishub), biayanya mencapai Rp50 juta. Angka-angka ini mencerminkan praktik pungli yang meresahkan dan harus ditindaklanjuti dengan serius.
Klarifikasi dan Pengakuan Oknum
Menindaklanjuti laporan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, memanggil oknum yang terlibat untuk memberikan klarifikasi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, oknum tersebut mengakui bahwa ia telah menjanjikan pekerjaan kepada seorang individu yang dikenal dengan inisial S, dengan imbalan sejumlah uang pada tahun 2022.
Proses Pengembalian Uang
Oknum tersebut juga mengakui bahwa uang yang diterimanya telah dikembalikan kepada korban secara bertahap. Meskipun pengembalian ini dilakukan, hal tersebut tidak menghapus sanksi pemecatan yang diterimanya. Eri menegaskan bahwa pemecatan tetap dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan disiplin dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya.
Kerjasama dengan Staf Kelurahan
Menurut penjelasan Wali Kota, oknum anggota Satpol PP tersebut diduga bekerja sama dengan seorang staf kelurahan. Staf kelurahan yang terlibat dalam kasus ini telah menerima sanksi tegas dan diberhentikan sejak tahun 2023. Tindakan ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya dalam memerangi praktik pungli.
Tegas Melawan Praktik Pungli
Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli, terutama yang terkait dengan rekrutmen pegawai. “Saya tidak main-main soal pungutan liar dalam rekrutmen pekerjaan ini. Jika terbukti bersalah, pasti saya pecat,” ujar Eri, menunjukkan ketegasan dan komitmen dalam menjaga integritas pemerintahan.
Pentingnya Kepercayaan Masyarakat
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pegawai Pemkot Surabaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap pegawai, baik PNS, PPPK penuh waktu, maupun tenaga kontrak, mendapatkan penghasilan dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.
Ajakan untuk Semua Pegawai
“Saya minta tolong kepada semua pegawai Pemkot Surabaya, baik PNS, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, maupun tenaga kontrak. Kita semua digaji dari masyarakat Surabaya,” tuturnya, menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik.
Menjaga Kualitas Pelayanan Publik
Eri Cahyadi menegaskan bahwa status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Ia mendorong semua pegawai untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada mereka. Dengan begitu, Pemkot Surabaya dapat terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Langkah ke Depan untuk Pemkot Surabaya
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Surabaya untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan praktik-praktik negatif seperti pungli dapat diminimalisir.
- Pelibatan masyarakat dalam pengawasan proses rekrutmen.
- Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi pegawai tentang etika kerja.
- Penerapan sistem rekrutmen yang transparan dan adil.
- Penguatan sanksi terhadap oknum yang terlibat dalam pungli.
- Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, Pemkot Surabaya diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan profesional. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya pada integritas dan kredibilitas pemerintahan dalam memberikan layanan publik.
➡️ Baca Juga: BMKG Perkirakan Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di Beberapa Wilayah RI Rabu Ini
➡️ Baca Juga: Kuasa Oki Rengga di Film Tiba-Tiba Setan, Ikut Pilih Sutradara dan Pemain
