Buruh Mengajukan Kenaikan UMK 2027 Sebesar 7,5 hingga 9 Persen untuk Kesejahteraan

bila salsabila1 hari ago

0 3 minutes read

Di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang, buruh di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 1 Oktober. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi upah minimum yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Salah satu tuntutan utama mereka adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sebesar 7,5 hingga 9 persen, yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tuntutan Buruh untuk Kenaikan UMK 2027

Sejumlah massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam aksi yang berlangsung di Jalan Diponegoro, mereka berorasi dengan semangat untuk menuntut perbaikan kondisi upah, terutama untuk periode UMK 2027. Tuntutan ini dinilai penting mengingat pembahasan mengenai UMK sudah dimulai.

Penetapan UMK yang Layak

Tresa, salah satu perwakilan buruh, menegaskan bahwa kenaikan upah sebesar 7,5 hingga 9 persen adalah langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dengan biaya hidup yang terus bertambah, buruh berhak mendapatkan upah yang sebanding dengan kontribusi mereka terhadap perusahaan.

Dukungan untuk RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Selain menuntut kenaikan UMK, para buruh juga meminta dukungan terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mereka berharap undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak-hak buruh yang terjadi. Dukungan ini dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.

Pajak JHT 0 Persen

Tuntutan lain yang diusulkan oleh buruh adalah penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 0 persen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh pekerja saat mereka pensiun atau menghadapi situasi darurat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan buruh dapat merasakan hasil kerja keras mereka dengan lebih maksimal.

Langkah Banding Pemprov Terkait UMSK 2026

Dalam kesempatan tersebut, buruh juga menyoroti langkah Pemprov yang melakukan banding terkait gugatan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan buruh terhadap keputusan yang diambil dan harapan agar keputusan yang lebih baik dapat dicapai di masa mendatang.

Dialog dengan Anggota DPRD

Setelah melaksanakan orasi, perwakilan buruh akhirnya diterima di Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka bertemu dengan Anggota DPRD, Sidkon Djampi, dan beberapa staf untuk mendiskusikan tuntutan yang telah diajukan. Dalam dialog tersebut, Sidkon menyampaikan bahwa aspirasi buruh akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Ketua DPRD dan Gubernur.

Pentingnya Menyampaikan Aspirasi Buruh

Sidkon menjelaskan bahwa meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, mereka akan berusaha keras untuk mengawal aspirasi buruh. Keputusan terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berada di pusat, dan DPRD hanya dapat berperan sebagai penggerak dan pendukung. Sementara itu, keputusan mengenai UMK melibatkan kesepakatan dari berbagai pihak di Dewan Pengupahan.

Peran DPRD dalam Pengawalan Aspirasi Buruh

DPRD, khususnya Komisi V, berkomitmen untuk terus mengawal proses penetapan UMK dan dukungan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dengan adanya keterlibatan legislatif dalam proses ini, diharapkan suara buruh dapat didengar dan diperhatikan dengan serius. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif akan menjadi kunci agar buruh merasa diakui dan dihargai.

Menjaga Kesejahteraan Buruh

Pentingnya kesejahteraan buruh tidak dapat dipandang sebelah mata. Kenaikan UMK 2027 yang diusulkan adalah langkah pertama menuju perbaikan kondisi hidup para pekerja. Buruh adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi, dan memberikan upah yang layak adalah bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Kenaikan UMK 2027 sebesar 7,5 hingga 9 persen.
Dukungan untuk pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pajak JHT 0 persen untuk meningkatkan manfaat pekerja.
Banding Pemprov terkait gugatan penetapan UMSK 2026.
Peran DPRD dalam mengawal aspirasi buruh.

Dengan semua tuntutan ini, buruh berharap agar pemerintah dan pengusaha mendengarkan suara mereka dan mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Aksi demonstrasi ini bukan hanya sekadar ajang unjuk rasa, tetapi juga sebagai wujud komitmen buruh untuk mendapatkan hak-hak yang selama ini dianggap kurang diperhatikan.

Kenaikan UMK 2027 bukan hanya angka, melainkan harapan bagi setiap buruh yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Melalui dialog dan aksi yang konstruktif, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kondisi kerja yang adil dan sejahtera.