Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang jelas dan tegas, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi seharusnya tidak dipandang sebagai tempat untuk melakukan transaksi, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih. Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran terhadap praktik korupsi yang mencoreng dunia pendidikan.
Praktik Korupsi yang Mengkhawatirkan
Lalu Hadrian mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ia menekankan bahwa suap dan praktik semacam itu tidak seharusnya terjadi di lembaga pendidikan mana pun. Keberadaan praktik tidak etis semacam ini dapat merusak integritas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
“Kami, atas nama Komisi X DPR RI, sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman benar adanya,” tegas Lalu Hadrian dalam keterangannya di Jakarta.
Dampak Penangkapan Rektor Unsoed
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Akhmad Sodiq, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dengan dugaan pengondisian dalam penerimaan mahasiswa baru, yang semakin memperkuat anggapan bahwa sistem penerimaan mahasiswa perlu diperbaiki.
Reformasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
Lalu Hadrian mengingatkan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru seharusnya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam seleksi harus berlandaskan pada prestasi calon mahasiswa, bukan pada kedekatan dengan pihak tertentu atau kemampuan finansial mereka. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tetap terjaga.
Meski menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK, ia berpendapat bahwa kasus ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya dalam jalur mandiri. “Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya oleh Komisi X DPR RI
Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN). Ini menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Terlebih lagi, Komisi X DPR RI baru-baru ini menyelesaikan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk perbaikan sistem seleksi di masa depan. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Proses Hukum yang Sedang Berlangsung
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, beserta lima orang lainnya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang ada.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHAP mengenai penetapan tersangka, KPK menetapkan enam orang tersangka,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Detail Tersangka dan Dugaan Pelanggaran
Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka selain Rektor Unsoed adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed, Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed, serta dua orang dari pihak swasta dan seorang keponakan dari Akhmad Sodiq. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pelanggaran Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Korupsi
- Pelanggaran Pasal 12B UU yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
- Pelanggaran Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023
- Dugaan keterlibatan dalam pengondisian penerimaan mahasiswa baru
- Proses hukum yang sedang berlangsung di KPK
KPK kemudian melakukan penahanan terhadap keenam tersangka selama 20 hari pertama, yang dimulai sejak tanggal 21 Agustus hingga 9 September 2026. Proses ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi yang merusak tatanan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam konteks ini, peran institusi pendidikan tinggi menjadi semakin vital. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas, tetapi juga harus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, diharapkan perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai ruang akademis yang murni dan bukan sebagai arena transaksi yang tercemar oleh praktik korupsi.
➡️ Baca Juga: Pemprov Lampung Tingkatkan Kerja Sama Strategis dengan Kementerian PKP
➡️ Baca Juga: Maia Estianty Tawarkan Beragam Hidangan, Termasuk Pasta dan Daging Wagyu di Open House
