KKP Segel 7,7 Hektare Tambak Udang Ilegal di Karimunjawa untuk Lindungi Ekosistem

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dengan menyegel dua lokasi budidaya udang yang mencakup area seluas 7,71 hektare di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tindakan ini diambil karena adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perizinan yang berlaku. Penyegelan ini merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan serta informasi yang diterima dari masyarakat mengenai adanya aktivitas tambak udang ilegal yang masih beroperasi meski tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Langkah Pengawasan dari KKP
Penyegelan tersebut dilakukan oleh tim dari Stasiun PSDKP Cilacap, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, pada hari Minggu, 11 Oktober. Proses pengawasan ini juga disaksikan oleh Camat Karimunjawa serta perwakilan dari pelaku usaha yang terlibat.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa tindakan penyegelan ini merupakan bagian dari upaya KKP untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir di Pulau Karimunjawa. “Ini penting untuk melindungi sumber penghidupan masyarakat, terutama bagi nelayan yang sangat tergantung pada sumber daya perikanan,” tegasnya di Jakarta pada 13 Oktober.
Perizinan dan Keberlanjutan Budidaya
Menurut Menteri Trenggono, setiap aktivitas usaha perikanan, termasuk budidaya udang, harus memenuhi syarat perizinan yang berlaku. Selain itu, penting untuk memperhatikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya ikan. KKP berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna memastikan bahwa semua kegiatan budidaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak merugikan masyarakat nelayan maupun ekosistem perikanan secara keseluruhan.
Data dan Validasi Lokasi Tambak
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menambahkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan tambak di Karimunjawa adalah bagian dari pelaksanaan mandat pengawasan perikanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil pemantauan dan validasi bersama Camat Karimunjawa, ditemukan bahwa ada 33 lokasi tambak yang memiliki total luas sekitar 42 hektare di Pulau Karimunjawa yang telah menghentikan operasionalnya sejak 2023 dan 2024.
- 33 lokasi tambak yang dihentikan operasionalnya.
- Total luas tambak yang disegel mencapai 7,71 hektare.
- Penyegelan dilakukan pada 11 Oktober.
- Pengawasan dilakukan oleh tim PSDKP Cilacap.
- Keberlanjutan ekosistem perikanan menjadi prioritas KKP.
Monitoring Berkelanjutan
Ipunk, sapaan akrab Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada penghentian kegiatan. “Kami akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa tambak-tambak tersebut tidak kembali beroperasi,” ujarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua kegiatan budidaya udang mematuhi ketentuan yang ada, demi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diatur bahwa penyelenggaraan kegiatan perikanan, termasuk budidaya, harus memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan yang dapat mengancam sumber daya ikan dan lingkungannya.
Peraturan Tata Ruang Daerah
Selain ketentuan yang berhubungan dengan perikanan, keberadaan kegiatan tambak di beberapa lokasi di Karimunjawa juga wajib memperhatikan peraturan tata ruang daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043, wilayah Karimunjawa ditetapkan tidak untuk kegiatan budidaya udang.
- Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah penting untuk menjaga ekosistem.
- Pentingnya izin dalam setiap kegiatan usaha perikanan.
- Kegiatan budidaya harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Monitoring berkelanjutan sebagai upaya pencegahan.
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan.
Komitmen KKP untuk Pengawasan Berkelanjutan
Ipunk menekankan bahwa sesuai dengan arahan Menteri, KKP akan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala di wilayah Karimunjawa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tambak yang telah dihentikan tidak kembali beroperasi, serta memastikan semua aktivitas perikanan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, KKP berupaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem laut yang ada.
Dengan penyegelan tambak udang ilegal ini, KKP menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Hubner Ungkap Alasan Keberaniannya Tampil Maksimal di Timnas Indonesia
➡️ Baca Juga: Hasil Lab Kasus Keracunan MBG di Berastagi Temukan 3 Bakteri, Siswi SMK Hilang Ingatan 70%



