Pemerintah Inggris Tunda Aturan Hak Cipta AI di Tengah Protes Seniman
Pemerintah Inggris sedang mengembangkan undang-undang data yang menuai kontroversi, yang memungkinkan perusahaan AI seperti Google dan OpenAI untuk melatih model mereka dengan menggunakan materi berhak cipta tanpa izin. Namun, setelah periode konsultasi selama dua bulan, tampaknya pengesahan undang-undang tersebut akan mengalami penundaan. “Isu hak cipta akan ditunda,” ungkap seorang sumber yang memiliki informasi terkait kepada Financial Times.
Selama periode konsultasi, reaksi dari berbagai pemangku kepentingan tidak mendukung ide-ide pemerintah mengenai penggunaan materi berhak cipta, menurut sumber dari FT. Saat ini, tidak ada harapan bahwa undang-undang AI akan menjadi bagian dari pidato Raja yang dijadwalkan pada bulan Mei tahun ini.
Akibatnya, para menteri telah memutuskan untuk kembali merumuskan rencana dan meluangkan lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi opsi lain. Komite Komunikasi dan Digital House of Lords meminta pemerintah untuk mengembangkan sistem lisensi yang berfokus pada transparansi yang kuat, guna melindungi mata pencaharian para kreator sekaligus mendukung pertumbuhan AI yang berkelanjutan.
Posisi yang diinginkan oleh parlemen Inggris terkait undang-undang ini, yang juga didukung oleh perusahaan teknologi besar seperti Google, adalah bahwa pemegang hak cipta harus secara resmi menyatakan untuk keluar jika mereka tidak ingin materi mereka digunakan untuk melatih model AI. Namun, penerbit, pembuat film, musisi, dan berbagai pihak lainnya menganggap ini tidak praktis dan merupakan ancaman eksistensial bagi industri kreatif di Inggris.
House of Lords mendukung para seniman dengan memperkenalkan amandemen yang mengharuskan perusahaan teknologi untuk mengungkapkan karya-karya berhak cipta yang digunakan untuk melatih model AI. Sayangnya, tambahan tersebut diblokir oleh House of Commons Inggris pada bulan Mei tahun lalu.
Pemerintah Labour yang mayoritas di Inggris—yang sudah mendapat kritik terkait penanganan ekonomi—juga menghadapi serangan dari penerbit, musisi, penulis, dan kelompok kreatif lainnya terkait undang-undang yang diusulkan. Elton John menyebut pemerintah sebagai “pecundang mutlak,” sementara Paul McCartney menegaskan bahwa meskipun AI memiliki kegunaan, “tidak seharusnya merugikan orang-orang kreatif.” McCartney dan sejumlah seniman lainnya berpartisipasi dalam proyek “silent album” yang dimaksudkan untuk menunjukkan dampak pencurian kekayaan intelektual oleh AI.
Baroness Beeban Kidron dari House of Lords juga mengkritik pemerintah mengenai undang-undang AI tersebut. “Para kreator tidak menyangkal nilai kreatif dan ekonomi dari AI, tetapi kami menolak anggapan bahwa kami harus membangun AI secara gratis dengan karya kami, dan kemudian menyewanya kembali dari mereka yang mencurinya,” katanya tahun lalu. “Sungguh mengejutkan bahwa pemerintah Labour akan meninggalkan tenaga kerja dari seluruh sektor.”
➡️ Baca Juga: Vivo Luncurkan Beragam Smartphone Baru 2026, Termasuk Flagship X300 Pro dan Seri Y Terjangkau
➡️ Baca Juga: Bahasa Indonesia Resmi Dikenal Sebagai Bahasa ke-57 di Media Resmi Vatikan
