Dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu, ancaman kekeringan menjadi masalah serius bagi sektor pertanian di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Sawah seluas 120 hektar di daerah ini menghadapi risiko besar akibat kurangnya pasokan air. Untuk mengatasi situasi ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah cepat dengan menerjunkan 13 unit pompa darurat. Tindakan ini diharapkan dapat menyelamatkan lahan pertanian yang vital bagi ketahanan pangan lokal.
Peran Kementerian PU dalam Menghadapi Kekeringan
Kementerian PU bertindak cepat dengan mengerahkan 13 unit pompa untuk mendukung penyediaan air di enam kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Penanganan ini dilakukan setelah pemantauan kondisi lapangan yang berlangsung pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2026. Area yang terdampak mencakup sekitar 120 hektare lahan pertanian yang tersebar di Jombang, Jember, Tulungagung, Bangkalan, Pamekasan, dan Trenggalek.
Dengan memanfaatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kementerian PU berupaya menyesuaikan penanganan sesuai dengan kondisi di setiap lokasi serta ketersediaan sumber air. Selain mengoperasikan pompa, mereka juga melakukan pengeboran sumur dangkal untuk memastikan kebutuhan air bagi tanaman dapat terpenuhi selama musim kemarau yang panjang.
Pernyataan Menteri PU
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan serta respons terhadap dampak kekeringan. Menurutnya, optimasi infrastruktur sumber daya air yang ada sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.
“Air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan dengan cepat, terukur, dan terpadu. Ini termasuk mengoptimalkan infrastruktur sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Dody di Jakarta pada tanggal 2 Oktober.
Strategi Penanganan di Berbagai Kabupaten
Di Kabupaten Jombang, tindakan telah diambil untuk menangani sekitar 71 hektare lahan di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito. Pompanisasi diterapkan untuk mendukung pengairan lahan yang sedang dalam masa tanam ketiga (MT3) dan belum memasuki masa panen. Air yang dibutuhkan disuplai dari sumur bor, dengan pompa beroperasi hingga 12 jam setiap harinya.
Pengairan di Jember dan Tulungagung
Sementara itu, di Kabupaten Jember, BBWS Brantas memberikan bantuan untuk mengairi sekitar 4 hektare lahan di Desa Mayangan dan Kepanjen, Kecamatan Gumukmas yang ditanami padi dan cabai rawit. Kondisi lahan di daerah ini relatif aman berkat pengairan yang sudah dilakukan.
Di Kabupaten Tulungagung, sekitar 30 hektare lahan di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo juga mendapatkan perhatian. Lahan yang telah ditanami ini belum memasuki masa panen. Selain pompanisasi, BBWS Brantas juga bekerja sama dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) dan kelompok tani untuk mengusulkan pembangunan sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) guna meningkatkan sumber air.
Pengeboran Sumur di Bangkalan dan Pamekasan
Di Kabupaten Bangkalan, upaya dilakukan dengan pengeboran sumur dangkal di tiga titik untuk mendukung pengairan sekitar 2 hektare lahan di Desa Kramat. Dua titik pengeboran telah selesai, sementara satu titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Di Kabupaten Pamekasan, pompa submersible telah dipasang untuk mendukung pengairan sekitar 3 hektare lahan di Desa Pangorayan, Kecamatan Proppo. Pompa ini sudah terpasang dan siap untuk digunakan dalam waktu dekat.
Operasi Pompa di Trenggalek
Adapun di Kabupaten Trenggalek, Kementerian PU mengoperasikan pompa Alkon untuk mengairi sekitar 10 hektare sawah di Desa Prambon, Kecamatan Tugu. Pompa ini memanfaatkan air dari Sungai Brantas dan direncanakan akan beroperasi selama tiga bulan ke depan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi yang saat ini dalam masa tanam ketiga.
Koordinasi dan Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Secara keseluruhan, penanganan yang dilakukan di enam kabupaten tersebut mencakup lahan pertanian seluas 120 hektare. Dengan dukungan dari 13 unit pompa dan pengeboran sumur dangkal, Kementerian PU berupaya menangani masalah ini dengan mempertimbangkan kondisi tanaman, ketersediaan air, serta infrastruktur sumber daya air yang ada di masing-masing wilayah.
Kementerian PU melalui BBWS Brantas akan terus melakukan koordinasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA), kelompok tani, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sarana yang telah dikerahkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan mendukung keberlanjutan pengairan selama musim kemarau yang berlangsung panjang ini.
➡️ Baca Juga: RUU Perampasan Aset: Ketahui Jenis Aset yang Dapat Disita oleh Negara
➡️ Baca Juga: IRT Asal Tasikmalaya Ternyata Bersembunyi di Sumedang Setelah Mengaku Pemandu Lagu di Bekasi
