Anak dan Digital Berita Dave Laksono DPR RI kominfo Literasi Digital media sosial Meutya Hafid Regulasi Digital UU ITE

Pembatasan Media Sosial untuk Anak: Akses Akun di Bawah 16 Tahun Ditunda hingga 28 Maret 2026

bila salsabilaMaret 9, 2026

27 2 minutes read

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengumumkan bahwa mulai 28 Maret 2026, akan diterapkan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dan mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini dianggap sebagai tindakan penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan media sosial di era digital yang semakin maju.

Kebijakan ini, yang secara resmi diberlakukan, menjadi langkah signifikan dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko yang muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengumumkan pada Jumat, 6 Maret 2026, bahwa akses akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun akan segera dibatasi, terutama di platform digital yang dianggap berisiko tinggi. Peraturan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak-anak dari dampak buruk teknologi digital.

Pada tahap awal, terdapat delapan platform besar yang menjadi target pembatasan ini, antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform digital memenuhi ketentuan yang ditetapkan. “Kami mengambil langkah ini untuk mengembalikan kedaulatan masa depan anak-anak kita. Teknologi seharusnya memanusiakan, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak,” ungkap Meutya.

Keberhasilan penerapan pembatasan media sosial untuk anak sangat bergantung pada kolaborasi dari berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, pada Senin, 9 Maret 2026, menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif. Menurutnya, keberhasilan dari pembatasan ini sangat tergantung pada kerjasama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, platform digital, sekolah, dan orang tua. “Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud jika semua pihak bersinergi,” ujar Dave.

Dave juga menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi pembatasan usia penggunaan media sosial. Oleh karena itu, peran sekolah dalam meningkatkan literasi digital di kalangan siswa menjadi sangat penting, sementara orang tua diharapkan dapat memantau penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Selain itu, perusahaan penyedia platform digital juga perlu memastikan bahwa mekanisme verifikasi usia berjalan dengan efektif. Komisi I DPR RI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar perlindungan anak di dunia digital tidak hanya menjadi wacana semata.

Penerapan kebijakan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dalam ruang digital.

Politikus dari Partai Golkar tersebut percaya bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 adalah langkah yang tepat untuk menangkal risiko paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak. “Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak kita,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan pembatasan media sosial ini, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari konten yang berpotensi merugikan dan lebih terlindungi saat berinteraksi di dunia digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Kebijakan ini bukan hanya tentang batasan usia, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Kedepannya, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi dalam mendukung kebijakan ini, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di era digital yang penuh tantangan.

Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat mengenai pentingnya menjaga anak-anak dari pengaruh negatif media sosial.

Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi masa depan generasi muda, terutama di tengah maraknya penggunaan teknologi yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, pembatasan media sosial untuk anak diharapkan dapat menjadi titik awal dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.