Dalam kurun waktu seminggu, dua bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kejadian ini menarik perhatian Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menekankan pentingnya melakukan evaluasi komprehensif dengan pemerintah sebagai respons terhadap insiden ini.
Pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR RI
Puan Maharani menyerukan evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah segera setelah penangkapan dua kepala daerah tersebut. Ia menyampaikan pernyataannya ini di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2026.
Puan mengusulkan bahwa evaluasi tersebut harus mencakup berbagai elemen penting, mulai dari biaya politik yang mungkin terlalu tinggi, pendidikan akuntabilitas bagi semua kepala daerah, hingga sistem pengawasan yang ada. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
“Apakah biaya politik yang diterapkan terlalu besar atau bagaimana caranya memberikan pendidikan akuntabilitas kepada semua kepala daerah, juga bagaimana cara memberikan kesadaran kepada semua kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi juga bagaimana kesadaran untuk saling menjaga,” jelas Puan.
Kronologi Dua OTT KPK
KPK telah melancarkan dua OTT terhadap dua bupati berbeda di awal Maret 2026, yang memicu desakan evaluasi dari Ketua DPR RI.
OTT pertama terjadi pada dini hari Selasa, 3 Maret 2026, di Semarang. Dalam operasi ini, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, bersama dengan ajudan dan orang kepercayaannya. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Dalam kasus ini, Fadia diduga terlibat dalam pendirian perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), serta terlibat dalam proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ia juga diduga menginstruksikan bawahannya untuk memastikan perusahaannya menang, sehingga keuntungan miliaran rupiah mengalir kembali ke keluarganya.
Setelah seminggu, pada Senin malam, 9 Maret 2026, KPK kembali melakukan OTT di Bengkulu. Kali ini, targetnya adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Fikri. KPK menyebutkan bahwa OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek.
Informasi mengenai desakan evaluasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua DPR RI Puan Maharani yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.
➡️ Baca Juga: Jadwal Peluncuran Film Na Willa: Informasi Terkini dan Akurat
➡️ Baca Juga: Timnas Iran Resmi Mundur dari Piala Dunia 2026, Dampak Besar untuk Kompetisi Global