Pada Rabu, 18 Februari 2026, puncak kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi nyata. Melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, sinergi antara kedua belah pihak semakin diperkuat.
Partisipasi Penting dalam Event
Event penting ini diselenggarakan dengan adanya penandatanganan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Mereka berdua menjadi saksi utama dalam peristiwa bersejarah ini.
Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, juga turut serta dalam penandatanganan ini bersama dengan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana dan perwakilan dari unsur TNI dan Polri.
Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung tugas dan fungsi para penerima hibah. Dengan dukungan ini, pelaksanaan berbagai kegiatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Menurut Gubernur Mirza, hibah daerah lebih dari sekadar kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan. Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk mewujudkan Indonesia Emas serta visi Lampung Maju.
Harapan dan Dukungan
“Melalui penandatanganan ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri,” ujar Gubernur Mirza.
Beliau berharap hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola dengan baik. Sehingga, ini tidak hanya menjadi program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Mitra Strategis
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.
“Mari kita perkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang kita cintai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Provinsi Lampung,” tandasnya.
Sinergi Pemerintah dan TNI-Polri
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi mengemukakan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.
Menurutnya, dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan hanya bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan Hibah Daerah
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Kristomei.
Kristomei juga memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.
Kolaborasi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah
Kristomei menambahkan bahwa kolaborasi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
➡️ Baca Juga: Indonesia: 40 Juta PC Terkena Serangan Siber Lokal, Perlukah Strategi Keamanan Baru?
➡️ Baca Juga: Jadwal Peluncuran Film Na Willa: Informasi Terkini dan Akurat