Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp123 triliun. Angka ini bukan hanya mencerminkan dampak lingkungan, tetapi juga memperlihatkan ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah sangat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi mitigasi yang telah ada, serta membentuk tim pemulihan ekosistem. Evaluasi ini akan menjadi langkah krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
Pentingnya Mitigasi dan Evaluasi Izin Usaha
Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026 tidak bisa dianggap sebagai sekadar bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem. Pemerintah didorong untuk memperkuat upaya mitigasi, melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang ada, serta meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan lahan. Hal ini penting untuk menekan risiko kebakaran dan mengurangi potensi kerugian ekonomi yang dapat menjangkau ratusan triliun rupiah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa faktor cuaca bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya karhutla. Kerentanan lahan gambut, ditambah dengan aktivitas korporasi yang kurang bertanggung jawab, juga harus menjadi sorotan pemerintah.
Peran Korporasi dalam Karhutla
Menurut Bhima, karhutla bukan hanya disebabkan oleh fenomena cuaca seperti Super El-Nino; tetapi juga merupakan hasil dari kelalaian korporasi. Kerentanan lahan gambut yang digunakan untuk industri ekstraktif menjadi salah satu penyebab utama, sementara kekeringan yang berkepanjangan lebih berfungsi sebagai pra-kondisi.
Perubahan pola karhutla yang kini mulai menjangkau wilayah di luar area kebakaran yang selama ini dikenal menunjukkan perlunya penyesuaian dalam strategi pencegahan. Bhima menilai bahwa strategi pemerintah yang terlalu fokus pada moratorium izin di lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan perlu diperluas. Data tahun 2026 menunjukkan ancaman kebakaran kini merambah kawasan gambut di Papua Selatan, yang sebelumnya tidak terduga.
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Dampak dari kebakaran hutan dan lahan sangat besar, seperti diungkapkan dalam kajian Celios. Mereka memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla dari Januari hingga Agustus 2026 mencapai antara Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menekankan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla lebih dari sekadar masalah lingkungan. Ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya terkait dengan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi.
Analisis Kerugian Ekonomi
Huda menjelaskan bahwa angka Rp123,1 triliun setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada tahun 2026. Dalam perhitungan kerugian tersebut, hilangnya aset fisik dan gangguan terhadap aktivitas di berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, akomodasi, serta makanan dan minuman, diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun. Ini setara dengan sekitar 0,23 persen dari PDB nasional.
- Kalimantan Barat: 5,7 triliun rupiah
- Papua Barat: 4,3 triliun rupiah
- Nusa Tenggara Timur: 2,8 triliun rupiah
Selain itu, Celios juga memperkirakan bahwa karhutla berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak bersih daerah sekitar Rp269,86 miliar. Dampak ini dapat meluas melalui keterkaitan antarsektor, termasuk industri pengolahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.
Aspek Kesehatan yang Perlu Diperhatikan
Dari sudut pandang kesehatan, Celios memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat polusi udara yang dihasilkan dari kebakaran. Biaya kesehatan yang ditimbulkan dari masalah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp9,75 triliun.
Efek Berantai dari Karhutla
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan bahwa dampak ekonomi dari karhutla bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai lahan atau hutan yang terbakar. Ini menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran bukan hanya bersifat langsung, tetapi juga memiliki efek berantai yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.
Dengan memperhatikan semua data dan analisis di atas, jelas bahwa kerugian karhutla bukan hanya persoalan lingkungan belaka, tetapi juga sebuah tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan efektif sangat diperlukan agar dampak negatif dari karhutla dapat diminimalisir di masa mendatang.
➡️ Baca Juga: Anggaran KJMU Berkurang Rp49 Miliar, 2.899 Mahasiswa Berisiko Putus Kuliah
➡️ Baca Juga: Tingkatkan Motivasi Olahraga Fitness Kreatif dengan Musik yang Menggugah Semangat Anda
