Anggaran KJMU Berkurang Rp49 Miliar, 2.899 Mahasiswa Berisiko Putus Kuliah

bila salsabila

3 jam ago

Jakarta – Jumlah mahasiswa yang terancam kehilangan akses bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) semakin meningkat. Sebanyak 2.899 mahasiswa tidak mendapatkan bantuan KJMU pada tahap kedua tahun 2025 akibat perubahan data desil yang tidak terduga. Situasi ini memicu perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta, mengingat dampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan mereka yang telah menerima dukungan finansial sebelumnya.

Pengurangan Anggaran KJMU Menjadi Sorotan

Masalah ini semakin diperparah dengan pengurangan anggaran KJMU dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Anggaran yang sebelumnya sebesar Rp399,48 miliar kini dipangkas menjadi Rp349,70 miliar, menunjukkan penurunan sekitar Rp49,78 miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah dalam mendukung mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan finansial.

Panggilan untuk Tindakan Segera

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari solusi terkait permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa persoalan administrasi dan perubahan data tidak seharusnya mengakibatkan terhentinya pendidikan bagi mahasiswa yang berhak menerima bantuan.

“Solusi harus segera ditemukan,” ungkap Tania dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.

Keluhan Mahasiswa Mengenai KJMU

Tania juga menjelaskan bahwa masalah KJMU ini telah diadukan langsung oleh mahasiswa kepada pihak Komisi E DPRD DKI Jakarta. Mereka mengeluhkan bahwa bantuan pendidikan yang sebelumnya mereka terima tidak lagi tersedia setelah adanya perubahan dalam status desil selama proses pembaruan data.

Pentingnya Penanganan Data Dengan Hati-Hati

Menurut Tania, perubahan status data ini harus ditangani dengan sangat hati-hati, karena dapat berdampak signifikan pada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses verifikasi data tidak merugikan mahasiswa yang masih memerlukan dukungan biaya pendidikan.

“Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan,” tambahnya.

Transparansi dalam Pengurangan Anggaran

Tania juga menekankan perlunya penjelasan terbuka mengenai pengurangan anggaran KJMU dalam APBD Perubahan 2026. Ia berpendapat bahwa keputusan untuk memotong anggaran harus disertai dengan klarifikasi yang jelas, terutama mengingat banyaknya mahasiswa yang terdampak oleh perubahan data desil.

“Penjelasan harus disampaikan secara terbuka, terutama mengingat masih ada banyak mahasiswa yang terpengaruh oleh perubahan tersebut,” jelas Tania.

Kebutuhan Anggaran untuk Mahasiswa yang Terdampak

Dari analisis yang dilakukan, Tania memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk membantu 2.899 mahasiswa yang terdampak bisa mencapai sekitar Rp208,7 miliar. Angka ini didasarkan pada estimasi bahwa setiap mahasiswa memerlukan sekitar Rp72 juta selama empat tahun masa perkuliahan mereka.

Pendanaan untuk biaya kuliah
Bantuan biaya hidup
Biaya buku dan materi pendidikan
Transportasi
Biaya administrasi universitas

Kebutuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa permasalahan KJMU tidak hanya berkaitan dengan pembaruan data, tetapi juga memerlukan kebijakan anggaran yang mampu menjamin keberlanjutan pendidikan bagi para penerima bantuan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengandalkan mekanisme administratif, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung mahasiswa yang terkena dampak.

Usulan Solusi Sementara

Dalam upaya untuk memberikan solusi, Tania mengusulkan agar Pemprov DKI dapat mengalihkan sementara sebagian dari anggaran Program LPDP Jakarta yang berjumlah Rp100 miliar untuk membantu mahasiswa yang mengalami penolakan dalam bantuan KJMU. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi sementara sembari pemerintah memperbaiki masalah yang berkaitan dengan data desil.

“Penting untuk menyelesaikan isu KJMU ini dengan prioritas tinggi,” tegasnya.

Keberlanjutan Pendidikan Sebagai Prioritas

Tania menambahkan bahwa pengalihan sebagian anggaran tersebut dapat membantu mahasiswa untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka sambil menunggu proses perbaikan dan verifikasi data. Menurutnya, keberlangsungan pendidikan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penanganan masalah bantuan KJMU.

Pemprov DKI juga diharapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang sebelumnya telah menerima bantuan tidak langsung kehilangan akses hanya karena adanya perubahan dalam status data. Proses pemutakhiran seharusnya dilengkapi dengan mekanisme klarifikasi dan verifikasi ulang, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi para penerima bantuan.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bahwa permasalahan ini dapat diatasi dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran KJMU menjadi kunci untuk memastikan bahwa mahasiswa yang berhak tidak terpinggirkan dalam proses pendidikan tinggi mereka.