Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menurunkan biaya logistik, yang saat ini masih tinggi. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan biaya logistik nasional dari 12,5 persen menjadi 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2045. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan 14,29 persen yang tercatat pada tahun 2022. Dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
Misi Pemerintah dalam Menekan Biaya Logistik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional. Tujuannya adalah untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Penerapan Peraturan Presiden
Langkah awal dalam misi ini adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026, yang disahkan pada 16 Juli 2026. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk penguatan logistik nasional dan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap perubahan dalam sektor ini.
“Arahan Presiden jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional adalah kunci untuk menekan biaya dan meningkatkan daya saing ekonomi. Saya diberikan tugas melalui Kemenko Perekonomian untuk mempercepat transformasi logistik nasional berdasarkan Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.
Target Jangka Panjang dan Strategi Pencapaian
Pemerintah tidak hanya menargetkan penurunan biaya logistik pada tahun 2029, tetapi juga berupaya untuk menurunkannya menjadi 8 persen dari PDB pada tahun 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 mencakup tiga strategi utama yang perlu diimplementasikan secara bersinergi.
- Penguatan Infrastruktur Konektivitas: Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang.
- Layanan Backbone dan Sarana Penunjang: Meningkatkan fasilitas yang mendukung operasional logistik.
- Integrasi dan Digitalisasi Logistik: Mengoptimalkan proses logistik melalui teknologi.
- Peningkatan Daya Saing SDM: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor logistik.
- Penyedia Jasa Logistik: Meningkatkan kualitas penyedia jasa untuk memenuhi standar internasional.
Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi
Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE). Melalui digitalisasi layanan, NLE telah menunjukkan hasil yang signifikan, termasuk pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pengurangan waktu layanan hingga 73 persen.
Ke depan, digitalisasi NLE akan diperluas, termasuk layanan perizinan yang berfokus pada interaksi antara pelaku usaha dan pemerintah (business to government/B2G) serta antarinstansi pemerintah (government to government/G2G).
Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi
Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk yang berada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mempermudah akses layanan kepabeanan bagi kawasan industri.
Selain itu, integrasi moda transportasi, seperti angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut, menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi barang. Sistem transportasi multimoda ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan yang selama ini menjadi masalah.
Pembiayaan dan Modernisasi Armada
Dari segi pembiayaan, pemerintah mendorong penggunaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan akan memiliki akses ke program KIPK. Hal ini memungkinkan pelaku usaha angkutan truk untuk mendapatkan dukungan pembiayaan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan mereka.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pemerintah juga menyadari pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik. Upaya ini mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kemampuan penyedia jasa logistik agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital yang pesat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa SDM yang terlatih akan mampu mendukung transformasi logistik nasional, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.
Secara keseluruhan, tantangan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Transformasi ini tidak hanya akan menguntungkan sektor logistik, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
➡️ Baca Juga: Inggris Melakukan Uji Coba Drone Anti-Kapal Selam CAPSTONE untuk Keamanan Maritim
➡️ Baca Juga: Skema KUR Penempatan PMI Terbaru: Pinjaman hingga Rp 100 Juta dengan Bunga 6 Persen dan Tenor 3 Tahun
